AI dan rahasia jabatan: pihak ketiga yang tak bisa digugat

Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000

Ketika FBI menyita perangkat Bradley Heppner, seorang eksekutif perusahaan yang didakwa penipuan sekuritas, para agen menemukan di dalamnya tiga puluh satu dokumen jenis baru. Bukan surel, bukan catatan, bukan pula korespondensi dengan pengacaranya. Itu adalah percakapannya dengan sebuah platform kecerdasan buatan untuk konsumen umum, tempat ia membentangkan strategi pembelaannya, menimbang argumen fakta dan hukum yang mungkin ia ajukan, serta memperkirakan apa yang akan dituduhkan jaksa kepadanya. Percakapan itu ia lakukan setelah menerima panggilan menghadap grand jury, dan tanpa diminta oleh penasihat hukumnya.

Pada 10 Februari 2026, Hakim Jed Rakoff dari pengadilan federal distrik selatan New York memutuskan bahwa dokumen-dokumen itu tidak dilindungi apa pun.

Di hari yang sama, delapan ratus kilometer dari sana, pengadilan federal lain memutuskan sebaliknya.

Dua putusan, dua doktrin, satu perbuatan

Dalam Warner v. Gilbarco , pengadilan federal distrik timur Michigan menolak memaksa seorang penggugat yang beracara tanpa pengacara untuk menyerahkan jejak penggunaannya atas perkakas AI generatif dalam menyiapkan perkaranya. Penalarannya muat dalam satu rumusan: platform AI adalah perkakas, bukan orang. Menyerahkan dokumen kepada sebuah perkakas tidak sama dengan mengungkapkannya kepada pihak lawan. Perlindungan atas materi persiapan perkara, yang dalam hukum Amerika disebut work product, karena itu tetap bertahan.

Dalam United States v. Heppner , yang pertimbangan tertulisnya diterbitkan pada 17 Februari, pengadilan New York menyimpulkan bahwa percakapan terdakwa dengan platform itu tidak dilindungi oleh rahasia jabatan advokat maupun oleh perlindungan materi persiapan. Pengadilan bersandar pada syarat dan ketentuan platform, yang menyatakan bahwa masukan dan keluaran dapat disimpan, dipakai untuk pelatihan model, dan diteruskan kepada pihak ketiga, termasuk otoritas publik. Pengguna yang telah diberi tahu hal itu tidak dapat secara wajar mengharapkan kerahasiaan.

Kedua hasil itu sepenuhnya bisa dipertahankan. Rahasia advokat gugur begitu ada pengungkapan kepada pihak ketiga, siapa pun dia. Perlindungan materi persiapan hanya gugur jika diungkapkan kepada pihak lawan. Dua doktrin berbeda, satu perbuatan yang sama, dua hasil berlawanan.

Yang tidak diperiksa oleh kedua putusan itu adalah asumsi yang mereka bagi bersama. Dan justru asumsi itulah yang tidak tahan diperhadapkan dengan sisa hukum yang ada.

Perbandingan yang tak pernah dibuat

Menitipkan berkas klien kepada penyedia hosting tak pernah, dengan sendirinya, diperlakukan sebagai pelepasan rahasia jabatan.

Padahal penyedia hosting adalah pihak ketiga, tanpa perlu diperdebatkan. Ia menyimpan dokumen di perangkat kerasnya sendiri. Ia dapat dipaksa menyerahkannya, dan di beberapa yurisdiksi memang pernah dipaksa. Namun tidak ada organisasi advokat, tidak ada pengadilan, tidak ada regulator profesi yang menyimpulkan bahwa memakai layanan hosting menghancurkan rahasia jabatan secara prinsip.

Jadi garis pemisahnya tidak pernah sekadar kehadiran perantara teknis. Perantara selalu ada. Pos mengangkut surat. Kurir membawa berkas. Operator menyalurkan panggilan. Masing-masing adalah pihak ketiga dalam arti harfiah, dan tak satu pun menggugurkan rahasia jabatan hanya karena keberadaannya.

Yang membedakan penyedia hosting lebih sempit dan lebih tepat daripada yang biasa dirumuskan yurisprudensi. Ia menyimpan tanpa membaca. Ia tak bisa menyimpulkan apa pun dari isinya. Ia tak punya kemampuan untuk tahu apa yang ada padanya.

Yang melindungi penyedia hosting bukanlah statusnya sebagai pihak ketiga di mata hukum, melainkan ketidakmampuan teknisnya untuk tahu apa yang ia simpan.

Kriteria itu bekerja diam-diam selama dua dasawarsa. Tak seorang pun perlu menuliskannya, karena belum ada perantara yang membuatnya gagal.

Apa yang sebenarnya diputuskan para hakim

Begitu kriteria itu diucapkan, putusan-putusan Februari berubah sifat.

Pengadilan yang memperlakukan penyerahan dokumen kepada AI generatif sebagai pengungkapan kepada pihak ketiga tidak sedang menerapkan aturan lama pada fakta baru. Ia sedang menemukan bahwa perantara yang satu ini tidak seperti yang lain. Bahwa ia memproses alih-alih menyimpan. Bahwa di dalamnya terjadi sesuatu yang tidak terjadi di dalam sebuah cakram keras.

Pengadilan federal Kansas merumuskan sisi praktisnya tanpa berbelit dalam Jefferies v. Harcros Chemicals , pada 25 Maret 2026. Pengadilan memperluas penetapan perlindungan ke seluruh berkas perkara, termasuk yang tidak bersifat rahasia, dengan alasan bahwa secara praktis mustahil menarik kembali sebuah data setelah diserahkan ke perkakas AI terbuka, karena data itu telah dipakai melatih model. Penyimpanan bukan kebijakan komersial yang bisa dirundingkan ulang. Ia adalah sifat dari cara kerja sistem.

Disandingkan satu sama lain, putusan-putusan ini sama dengan mengakui, dalam kosakata hukum pembuktian, sebuah kemampuan yang tak pernah perlu dilekatkan hukum pada sebuah peladen.

Sikap Prancis, dan apa yang diandaikan kriterianya

Rumusan paling tajam datang bukan dari pengadilan, melainkan dari regulasi profesi.

Conseil national des barreaux, dewan advokat nasional Prancis, menerbitkan panduan praktis pertamanya tentang AI generatif pada September 2024, lalu mengesahkan panduan tentang etika profesi dan kecerdasan buatan pada 17 Maret 2026 . Yang pertama tegas pada titik intinya: advokat tidak boleh menyampaikan kepada sistem AI generatif data yang tercakup rahasia jabatan, dan itu berlaku untuk nama klien sebagaimana untuk setiap informasi strategis atau rahasia. Alternatif yang dianjurkan adalah bekerja dengan kumpulan data berpseudonim, yang unsur pengenalnya telah diganti.

Ulasan praktisi atas sikap Prancis, terutama panduan perbandingan Baker McKenzie tentang rahasia jabatan , menarik darinya empat syarat kumulatif. Rahasia jabatan bertahan atas penggunaan perkakas AI generatif hanya jika platform menjaga kerahasiaan penuh, tanpa penggunaan ulang, pelatihan, maupun akses pihak ketiga; jika dioperasikan semata-mata di bawah kendali advokat atau kantornya; jika melayani tujuan hukum yang termasuk dalam tugas nasihat atau pembelaan; dan jika hasilnya mencerminkan penalaran advokat sendiri, bukan pemrosesan mandiri oleh sistem.

Syarat terakhir ini layak kita berhenti sejenak.

Agar rahasia jabatan bertahan, sistem tidak boleh menyumbangkan pemrosesan miliknya sendiri.

Kriteria yang disusun dengan kata-kata seperti itu baru masuk akal jika sistem dianggap mampu menyumbangkan pemrosesan miliknya sendiri. Tidak ada yang menulis aturan yang menuntut agar sebuah lemari arsip tidak menalar isi berkas yang disimpannya. Syarat itu ada karena ia membidik sesuatu yang tak bisa dilakukan sebuah lemari.

Pengakuan tersirat yang sama bersarang dalam anjuran pseudonimisasi. Mengganti unsur pengenal sebelum pengiriman baru perlu jika diandaikan sistem bisa saja menghubungkannya, menyimpannya, atau menyimpulkan sesuatu darinya. Media penyimpanan murni tidak menuntut kehati-hatian semacam itu.

Tidak mau membaca, tidak bisa membaca

Sebuah keberatan langsung muncul: penyedia hosting juga bisa dipaksa menyerahkan, lalu mengapa satu perantara menggugurkan rahasia jabatan dan yang lain tidak?

Jawabannya ada dalam Kode Etik Model CCBE , dan lebih tepat daripada yang diandaikan keberatan itu. Advokat Eropa wajib menuntut dari rekan kerjanya, stafnya, dan siapa pun yang ia libatkan dalam penyediaan jasanya agar menaati kewajiban kerahasiaan yang sama. Kewajiban itu merambat di sepanjang rantai.

Penyedia hosting dapat dimasukkan ke dalam rantai itu. Ia menandatangani perjanjian pemrosesan. Ia menerima komitmen kerahasiaan. Ia bisa diaudit, dan bisa digugat jika lalai. Pihak ketiga itu terikat.

Platform AI generatif yang menyimpan dan melatih diri atas konten yang diserahkan tidak dapat dimasukkan ke dalam rantai dengan cara yang sama, sebab yang harus dicegah bukan sebuah perilaku melainkan sebuah arsitektur. Komitmen untuk tidak melatih model dengan data masukan adalah janji tentang niat. Ia dapat dituntutkan kepada penyedia, tetapi tidak mengubah untuk apa sistem itu dibangun, dan tidak dapat diverifikasi dari luar.

Itulah seluruh jarak antara penyedia yang tidak mau membaca dan penyedia yang tidak bisa membaca. Hanya yang kedua bertahan menghadapi pergantian pemegang saham, revisi syarat layanan, atau perintah pengadilan. Kami menelaah persis mekanisme ini sehubungan dengan konflik antara Data Act dan CLOUD Act : jaminan hukum tak pernah bernilai lebih dari yurisdiksi yang menaunginya, sedangkan kemustahilan teknis tidak bergantung pada satu pun.

Asimetri itu

Di sinilah analisis tiba di tempat yang tidak nyaman.

Tatanan hukum yang sama, yang bersedia mengakui adanya kemampuan memproses ketika pertanyaannya soal pelepasan rahasia jabatan, menolak mengakui apa pun ketika pertanyaannya soal tanggung jawab.

Kepribadian elektronik pernah diusulkan Parlemen Eropa dalam resolusi 16 Februari 2017 tentang aturan hukum perdata di bidang robotika , pada paragraf 59 huruf f. Teksnya mengusulkan agar robot otonom yang paling canggih pada akhirnya dapat diberi status yang memungkinkan mereka dimintai tanggung jawab atas kerugian yang mereka timbulkan. Usulan itu ditinggalkan setelah surat terbuka yang ditandatangani beberapa ratus pakar menentangnya. Keberatan utama mereka kokoh: memberi kepribadian kepada mesin akan menciptakan kendaraan bagi produsen untuk melepaskan tanggung jawab yang sebenarnya milik mereka.

Sikap pun mengeras. Sistem otonom yang menimbulkan kerugian adalah produk, perkakas, alat di tangan yang menggelarnya. Ia tak berkepribadian hukum. Tanggung jawab kembali jatuh kepada aktor manusia atau badan hukum, dan memang harus begitu, sebab tak ada tempat lain untuk menjatuhkannya.

Kedua proposisi itu kini berjalan bersamaan.

Entah sistem itu mampu menerima suatu penyampaian dalam arti hukum, dan kemampuannya diakui demi mencabut perlindungan seorang klien sekaligus disangkal demi membebaskan siapa pun dari beban tanggung jawab. Entah ia sebuah perkakas, dan menyerahkan dokumen kepadanya sama sekali bukan pengungkapan, tak beda dengan menyimpan berkas ke cakram, dan dalam hal itu penalaran Februari runtuh.

Konteks Eropa justru mempertajam ketimpangan alih-alih memperbaikinya. Direktif tentang tanggung jawab di bidang AI, yang telah diumumkan ditarik sejak program kerja Komisi Februari 2025, resmi ditinggalkan pada Oktober 2025 . Itulah instrumen yang mestinya menangani persis kesulitan ini. Yang tersisa adalah direktif tanggung jawab produk cacat yang direvisi , yang kini mencakup perangkat lunak dan sistem AI, tetapi menuntut adanya cacat, kerugian, dan hubungan sebab akibat, dan yang melindungi orang perseorangan dari cedera badan, kerusakan harta benda, dan pemusnahan data. Transposisinya baru jatuh tempo pada 9 Desember 2026, dan hanya berlaku bagi produk yang diedarkan setelah tanggal itu.

Keberatan yang sudah bisa diduga, dan jawabannya

Pembaca yang cermat akan menjawab bahwa hukum lazim mengakui suatu kemampuan pada satu objek dan tidak pada objek lain, tanpa itu menjadi ketidakkonsistenan. Seekor hewan dapat menimbulkan kerugian yang relevan secara hukum tanpa memiliki kepribadian. Sebuah perseroan memiliki kepribadian untuk berkontrak, tetapi tidak untuk semua tujuan di semua tatanan hukum. Mengakui kemampuan memproses untuk keperluan pembuktian karena itu tidak mewajibkan siapa pun mengakui kepribadian untuk keperluan tanggung jawab. Pertanyaan berbeda, jawaban berbeda.

Keberatan itu serius, dan akan menentukan seandainya asimetri bekerja ke dua arah.

Ia hanya bekerja ke satu arah. Di tempat kemampuan sistem diterima, ongkosnya ditanggung klien yang perlindungannya lenyap. Di tempat kemampuan yang sama seharusnya berguna untuk membagi tanggung jawab, ia jadi tak ditemukan. Hasilnya selalu jatuh ke sisi yang sama.

Asimetri yang secara sistematis menguntungkan pihak yang sama bukanlah pembedaan doktrinal. Ia adalah pembagian risiko, dan sepatutnya dibahas sebagai itu.

Apa artinya secara konkret

Tak satu pun dari semua ini menyiratkan bahwa profesi hukum harus meninggalkan perkakas tersebut. Naskah-naskah profesi Eropa juga tak mengatakan demikian, dan CCBE telah menerbitkan panduannya sendiri mengenai hal ini.

Yang disiratkan adalah bahwa pertanyaan penentunya bukan perkakas mana yang dipilih sebuah kantor, melainkan apa yang disimpan perkakas itu, dan apakah jawabannya soal kebijakan atau sifat rancangan. Komitmen untuk tidak menyimpan bisa ditarik, ditafsirkan ulang, atau disingkirkan oleh putusan pengadilan. Arsitektur yang tidak menyimpan tidak bisa, karena tak ada yang bisa diserahkan.

Dokumen rujukan bagi yang ingin mendalami persoalan ini:

Panduan CCBE tentang penggunaan AI generatif oleh advokat , terbit 2 Oktober 2025, dilengkapi panduan teknis pada Maret 2026
Panduan etika Conseil national des barreaux tertanggal 17 Maret 2026, yang menerapkan asas klasik kerahasiaan dan kemandirian tanpa menciptakan hukum khusus AI
Panduan perbandingan Baker McKenzie , berguna untuk mengukur jarak antarrezim nasional

Sudut pandang yang diambil Arpokrat

Penalaran ini jauh melampaui kantor advokat. Ia berlaku bagi setiap hubungan ketika seseorang menitipkan kepada sebuah sistem informasi yang tak ingin ia lihat muncul kembali, dan mengerucut pada satu pertanyaan: apakah jaminannya bertumpu pada janji atau pada kemustahilan?

Itulah asas yang mengatur rancangan Arpokrat Messenger . Identitas dibangkitkan secara lokal dari kunci kriptografis, tanpa nomor telepon maupun alamat surel, dan kunci privat tak pernah meninggalkan perangkat. Pilihan itu bukan berupa janji untuk tidak memanfaatkan direktori pengguna. Pilihan itu berupa tidak membangun direktori sama sekali. Permintaan yang dialamatkan kepada infrastruktur yang tidak memegang informasinya tidak menghasilkan penolakan, ia menghasilkan kekosongan.

Nuansa ini layak diletakkan dengan jujur, sebab ia menentukan segalanya. Sebuah kebijakan privasi, betapapun tulus dan betapapun baik disusun, adalah pernyataan niat yang bersandar pada sebuah perusahaan, pada pemegang sahamnya saat itu, dan pada yurisdiksi tempatnya didirikan. Ketiga unsur itu berubah. Arsitektur yang tidak mengumpulkan tidak berubah hanya karena dewan direksi berganti. Ini pergeseran yang sama dengan yang kami gambarkan soal mengumpulkan sekarang untuk didekripsi nanti : risikonya tidak terletak pada saat janji diucapkan, melainkan pada saat orang lain yang memutuskan.

Hukum perlu waktu untuk menyerap pembedaan ini, dan perdebatan tentang rahasia jabatan memberi ukuran yang bagus untuk itu. Begitu pula dengan perlindungan data lokasi , tempat sebagian besar bangunan hukumnya menyangkut akses ke data yang keberadaannya tak pernah dipersoalkan.

Kesimpulan

Yurisprudensi pada akhirnya akan mapan. Pengadilan banding akan memutus perbedaan itu, regulator akan menerbitkan kriteria, kantor-kantor hukum akan menyesuaikan surat kuasa dan klausul mereka. Tak ada yang meragukan itu.

Namun persoalan mendasarnya tidak akan tuntas lewat jalan itu, sebab ia sebenarnya bukan tentang rahasia jabatan. Ia tentang kemungkinan sebuah tatanan hukum mengakui bahwa suatu benda tahu, tanpa pernah harus menyebut siapa yang menjawab atas apa yang dilakukannya dengan pengetahuan itu.

Selama pertanyaan itu tetap terbuka, satu-satunya variabel yang sungguh dikuasai pengguna bukanlah mutu janji yang diberikan kepadanya. Melainkan seberapa banyak informasi yang ia biarkan ada.

Artikel ini menawarkan analisis hukum umum untuk didiskusikan. Ia bukan pendapat hukum maupun nasihat hukum.

Sumber

United States District Court for the Eastern District of Michigan, Warner v. Gilbarco Inc., 10 Februari 2026, analisis Proskauer
United States District Court for the Southern District of New York, United States v. Heppner , 10 Februari 2026, pertimbangan tertulis 17 Februari 2026
United States District Court for the District of Kansas, Jefferies et al. v. Harcros Chemicals Inc. et al. , no. 2:25-cv-02352, 25 Maret 2026
Conseil national des barreaux, CNB mengesahkan panduan tentang etika profesi dan kecerdasan buatan , 17 Maret 2026
Baker McKenzie, Global Privilege and Professional Secrecy Guide, France, Artificial Intelligence
CCBE, Model Code of Conduct for European Lawyers , 8 Oktober 2021
CCBE, Guide on the use of generative AI by lawyers , 2 Oktober 2025
Parlemen Eropa, Resolusi 16 Februari 2017 berisi rekomendasi kepada Komisi tentang aturan hukum perdata di bidang robotika , 2015/2103(INL)
Open Letter to the European Commission on Artificial Intelligence and Robotics
EAPIL, European Commission Withdraws Two Proposals: Assignments of Claims Regulation and AI Liability Directive , 9 Oktober 2025
Direktif (UE) 2024/2853 tanggal 23 Oktober 2024 tentang tanggung jawab atas produk cacat

Kerahasiaan on Arpokrat